Pulau Enggano, yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi
Bengkulu, telah terpilih menjadi lokasi pusat pelaksanaan upacara 17
Agustus tingkay nasional untuk pulau terluar, tanggal 17 Agustus
mendatang. Pemilihan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Pulau
Kecil Terluar.
Pemilihan pulau kecil terluar sebagai salah satu tempat perayaan Hari
Proklamasi Kemerdekaan RI ke-71 itu, sejalan dengan semangat bahwa
Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia memiliki nilai strategis
sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam
penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,
dan Landas Kontinen Indonesia.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pulau Enggano termasuk
salah satu pulau kecil terluar dari 92 pulau-pulau kecil terluar yang
diatur dalam Perpres itu.
“Kaitannya dengan pembangunan pulau kecil terluar, secara khusus
Pemerintahan Presiden Jokowi memasukkannya dalam Nawacita, membangun
dari pinggiran. Sehingga menjadi komitmen yang lebih kuat lagi,” jelas
Deputi Bidang Kemaritiman Sekretaris Kabinet (Seskab) Ratih Nurdiati
dalam pertemuan tim koordinasi, di ruang rapat lantai 4 Gedung III
Kemensetneg, Jakarta, Senin (8/8) siang.
Menurut Deputi Kemaritiman Setkab, pertemuan itu dilakukan untuk
membangun sinergi di antara sesama instansi pemerintah dalam
meningkatkan publikasi informasi tentang pembangunan yang dilakukan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di pulau-pulau kecil terluar.
“Tugas kami melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program
Pemerintah. Serta mendorong untuk implementasi proyek-proyek tertentu,
program-program tertentu, strategis nasional. Pulau kecil terluar ini
akan menjadi bagian pengawasan kami,” tambah Ratih.
Ia menyebutkan, pembangunan pulau-pulau kecil terluar sendiri
dilakukan dengan pendekatanmempertimbangkan aspek pertahanan keamanan,
pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan. Dimana pengelolaannya akan
dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat bekerja sama dengan
Pemerintah Daerah. Hal in sesuai dengan sasaran pembangunan kewilayahan
dalam RPJMN 2015-2019, yaitu peningkatan keamanan dan kesejahteraan
masyarakat perbatasan di 92 PPKT sampai tahun 2019.
Dalam pertemuan ini, Deputi Kemaritiman mengajak perwakilan K/L
(Kementerian/Lembaga) untuk terus meningkatkan program-program PPKT yang
sudah dilakukan agar lebih banyak diketahui oleh unsur Pemerintah dan
Non-Pemerintah.
“Untuk pulau-pulau kecil terluar ada 100-an lebih, tantangannya
bagaimana menceritakan supaya ada perhatian ke sana. Perhatian bukan
sekedar dari Pemerintah. Tetapi dari yang non-Pemerintah juga tahu kita
sedang melakukan ini, ada potensi itu,” jelas Ratih.
Deputi Kemaritiman Seskab itu menegaskan, komitmen Pemerintah
kebijakan pembangunan dari pinggiran ini terus dikomunikasikan oleh
Presiden Jokowi dalam berbagai sidang kabinet. Dalam Sidang Kabinet
Paripurna, 17 November 2014, Presiden Jokowi memberi arahan agar para
Menteri Teknis memperhatikan pembangunan di kawasan perbatasan.
Presiden Jokowi juga mempertegas arahan dalam Rapat Terbatas pada 17
Desember 2014 agar anggaran difokuskan pada penyelesaian masalah di
perbatasan untuk infrastruktur, pertahanan dan keamanan, perhubungan,
serta komunikasi dan informatika.
Terkait pengelolaan komunikasi publik sebagaimana diatur dalam
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015, Presiden Jokowi memberi
arahan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk menyampaikan
setiap kebijakan dan program Pemerintah secara lintas sektoral dan
lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Selain juga,
memastikan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai salurah
komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas
baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan
dan program Pemerintah.
“Informasikan, Presiden selalu mengatakan di awal
Kabinet Kerja, Bapak Ibu Menteri sudah melakukan yang baik-baik.
Pandai-pandailah menceritakan, dikemas sebaik mungkin, secepat mungkin,
apa yang sudah dikerjakan,” pungkas Ratih.
Dalam kesempatan ini, Bupati Bengkulu Utara, Mian, juga menyampaikan
rencana percepatan pembangunan Pulau Enggano. Sementara perwakilan K/L
juga menyampaikan program-program prioritas terkait PPKT yang sudah dan
akan dilakukan.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Kemaritiman,
Kemenko Polhukam, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, Kementerian Pariwisata, serta Staf Ahli Seskab Bidang
Komunikasi.
Sumber : setkab.go.id
EmoticonEmoticon