Berita terhangat sekarang ini adalah Rencana Pemecatan 1 Juta PNS. Sehingga berita ini menjadi berita populer dimasyarakat sekarang ini, terutama dikalangan PNS. Tentu saja pemecatan akan dilakukan tidak semena begitu saja, pemecatan akan memenuhi kriteria.
Kesempatan ini saya membagikan berita tentang Pemecatan 1 Juta PNS dari beberap sumber media online.
Pertama dari JPNN : Pemecatan 1 Juta PNS Bakal Timbulkan Masalah Baru
Kritik terhadap rencana pemerintah
memecat sejuta pegawai negeri sipil (PNS) terus diutarakan politikus
Senayan. Anggota Komisi II dari Fraksi NasDem, Muchtar Luthfi A Mutty
ikut menyoal rencana tersebut.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan
Sulawesi Selatan III ini mengatakan bahwa penataan birokrasi memang
domain pemerintah. Namun bila yang akan dipecat mencapai 1 juta orang
dalam kurun waktu 2017-2019, itu bisa jadi masalah.
"Pemerintah tahu kondisi birokrasi saat
ini. Tapi kalau 1 juta bukan sedikit. Ini bisa menambah pengangguran dan
angka kemiskinan," kata Luthfi di gedung DPR Jakarta, Rabu (1/6).
Karena itu, pihaknya mengajak
pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun Kementerian PAN-RB
bersama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi tanpa menimbulkan
masalah baru.
"Tidak bisa eksekutif sepihak, ini harus
dibicarakan dengan legislatif. Tidak bisa serta merta jumlah segitu DPR
mendukung. Saya kira akan menemui hambatan di DPR. Kalau itu bertahap,
melalui pensiun misalnya itu bisa dibahas," jelas pria berkumis itu.
Ia menilai untuk kebijakan tersebut,
banyak hal yang harus dikritisi. Kalau pemerintah merasa ada masalah
dengan birokrasi, itu domain eksekutif. Tapi ia berharap penyelesaian
masalah jangan dilakukan dengan memindahkan masalah.
"Saya kira ini harus dilakukan secara
hati-hati, melalui mekanisme pensiun misalnya. Efisiensi di dunia
birokrasi suatu keniscayaan tapi tidak serta merta dengan efisiensi kita
harus merumahkan satu juta PNS," pungkasnya
Kedua Liputan6.com 1 Juta PNS Bakal Dipecat, Pemerintah Siapkan Pesangon
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan pemangkasan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1 juta orang mulai 2017-2019. Itu artinya sekitar 330 ribu PNS bakal dirumahkan setiap tahunnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro usai Kampanye Layanan
E-Filing dan E-Billing angkat bicara terkait dampak pengurangan jumlah PNS terhadap
anggaran atau belanja pegawai. Saat ini, basis aparatur negara sebanyak
4,5 juta, dan rencananya dipangkas menjadi 3,5 juta PNS hingga 2019.
"Itu (dampak pengurangan PNS) dihitung dulu. Kita tunggu proposalnya
dari Menteri PANRB," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Plaza
Sarinah, Jakarta, Minggu (29/5/2016).
Sayangnya, Menkeu Bambang belum menghitung penghematan anggaran
belanja pegawai dari pemecatan 1 juta PNS tersebut. Namun sebagai
Bendahara Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus menyiapkan
pesangon bagi PNS yang dirumahkan.
"Penghematannya kurangi saja 1 juta PNS dikali jumlah gajinya. Tapi
kan harus ada semacam pesangon atau golden shake hand. Berapa
pesangonnya, nanti kita lihat," tegasnya.
Menurutnya, pengurangan 1 juta PNS tersebut
diyakini tidak akan mengganggu pelayanan publik oleh aparatur negara.
Sebab, sambung Bambang, pemangkasan dilakukan untuk fungsi unit yang
bisa digantikan sistem teknologi informasi.
"Kalau kita kan buruh untuk penerimaan (PNS), seperti Pajak dan Bea Cukai," ujar Bambang. Dia menyadari bahwa Kemenkeu tak lepas dari pemangkasan jumlah PNS.
Namun beruntung, instansi ini sudah menerapkan teknologi informasi
sehingga masih dapat terbantu meskipun ada pengurangan PNS. "Mungkin
kita ada pengurangan PNS terutama di bidang-bidang yang bisa digantikan
sistem IT.
Ketiga TribunNews.com Bakal PHK 1 Juta PNS, Gerindra: Jokowi Pro Asing
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menilai kedok Presiden Jokowi sebagai antek neolib dan kapitalis terbuka.
Hal itu terlihat dengan menciptakan kebijakan yang berdampak pada PHK
buruh besar-besaran ,dan rencana pemecatan 1 juta PNS dengan alasan
efisiensi anggaran negara. Di sisi lain, Arief mengatakan pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo
justru menjadikan Indonesia sebagai surga bagi buruh asing untuk
mencari nafkah di Indonesia. "Hal ini sangat jelas dengan persetujuan Pemerintah indonesia dengan
para investor dari China yang memperbolehkan Investasi China dengan
memperkerjakan buruh dari China mulai dari buruh unskill hingga advance
buruh," kata Arief, dalam keterangan tertulis, Selasa (31/5/2016).
Arief menegaskan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyebabkan PHK
buruh di sektor Industri dan pangan dilakukan dengan membuka keran
import produk produk manufaktur tanpa mengunakan label SNI yang jauh
lebih murah.
Pasalnya, negara asal barang impor di Indonesia melakukan dumping
dengan membebaskan pajak ekspor dan pajak pertambahan nilai serta
dukungan kredit ekspor dari negara yang melakukan ekspor ke Indonesia.
"Konyolnya lagi janji Joko Widodo saat kampanye akan menciptakan 10
juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun hanyalah tinggal janji dan jauh
panggang dari api ,tahun depan mulai 2017 hingga 2019 pemerintahan Joko
Widodo akan melakukan pemecatan hingga 1 juta PNS yang katanya akan
diberikan pesangon," ujar Arief.
Kemudian menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto melalui Headline News Metro TV mengatakan dia mengkritik rencana Menpan-RB untuk
merombak satu juta PNS atas alasan rasionalisasi dan efisiensi anggaran.Rabu (1/6/2016) Pukul 18.00 WIB
EmoticonEmoticon